Network
PRMN TANGERANGKOTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pentingnya pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabek dalam menangani masalah perkotaan seperti kemacetan dan banjir. Menurutnya, keberadaan Dewan Aglomerasi Jabodetabek akan menciptakan koordinasi yang baik dalam perencanaan pembangunan.
Dalam kunjungannya ke kantor Menko Polhukam RI di Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Maret 2024, Tito menjelaskan bahwa Jakarta tidak lagi memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya. Oleh sebab itu, masalah perkotaan di Jakarta berhubungan erat dengan kondisi di wilayah sekitarnya.
Tito menegaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah kota dari hulu ke hilir. Dia bahkan mengambil contoh kebijakan otonomi khusus di Papua yang berhasil meningkatkan pembangunan dengan harmonisasi antarkabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat.
Baca Juga: Wakil Presiden Akan Pimpin Kawasan Aglomerasi Jabodetabek, Ini Tanggapan Anies Baswedan
Tito juga menyampaikan bahwa ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden, berbeda dengan Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus. Rapat Panitia Khusus (Panja) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mencapai kesepakatan mengenai hal ini.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari menyoroti rencana kepemimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabek oleh Wakil Presiden. Namun, usulan baru disepakati bahwa presiden akan langsung menunjuk Dewan Kawasan Aglomerasi, dengan rincian lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden.
Mardani Ali Sera, Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, mendukung langkah ini dengan menyatakan bahwa jika presiden memilih untuk menunjuk wakil presiden, itu tidak masalah. Rapat Panja akhirnya menyetujui usulan baru tersebut, dengan harapan bahwa hal ini akan mempercepat penyelesaian masalah perkotaan di Jakarta dan sekitarnya.***
