Network
PRMN TANGERANGKOTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menyebutkan bahwa kawasan Aglomerasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayah tersebut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pandangan terkait hal ini. Anies mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Aglomerasi Jabodetabek bisa saja menimbulkan kerumitan baru bagi Jakarta. Namun, ia percaya bahwa kerja sama antarpemimpin daerah dapat mengatasi masalah ini.
"Dari pengalaman kami di Jakarta, kerja sama antardaerah dapat berjalan dengan baik," ujar Anies kepada wartawan pada Kamis, 14 Maret 2024.
Baca Juga: Mendagri: Dewan Aglomerasi Jabodetabek Dibentuk untuk Atasi Kemacetan dan Banjir
Anies juga menyoroti perlunya Jakarta untuk mengambil langkah-langkah pelonggaran, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Ia mencontohkan pentingnya pembangunan waduk di luar Jakarta untuk mengendalikan banjir dan menampung air hujan yang melanda kota tersebut.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan Transjakarta untuk menampung warga dari luar Jakarta yang beraktivitas di kota tersebut. Menurut Anies, pendekatan yang lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat setempat harus diutamakan dalam pembahasan RUU DKJ. Dia menekankan perlunya melibatkan pihak-pihak yang berpengalaman dalam mengelola Jakarta dan sekitarnya.
RUU DKJ, yang menetapkan kawasan Aglomerasi Jabodetabek akan dipimpin oleh Wakil Presiden, juga mendapat dorongan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memudahkan Presiden RI dalam mengurus masalah-masalah nasional yang memiliki cakupan yang luas.***
