INFO TANGERANGKOTA - Kementerian Kesehatan saat ini tengah melakukan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang diperkirakan akan selesai pada bulan November 2023. SKI ini menjadi dasar data untuk menentukan tingkat penurunan kasus stunting di negara ini.
Menurut target pemerintah, prevalensi stunting diharapkan dapat turun menjadi 17,8 persen pada tahun 2023.
"Harapannya, akhir tahun ini (prevalensi stunting) mencapai 17,8 persen. Hari ini, angkanya baru 21,6 persen. Sekarang Menkes baru survei (SKI), selesai November. Insya Allah bulan Desember diumumkan (data stunting tahun 2023)," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.
Pada tahun 2022, data terakhir menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai 21,6 persen, yang menandai penurunan sebesar 2,8 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 24,4 persen. Meskipun angka tersebut masih di atas 20 persen, Hasto optimistis target pemerintah untuk mengurangi prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
Baca Juga: 17 Kades di Tangerang Dilantik, Pj Gubernur Minta Fokus Penanggulangan Stunting
Meski data terakhir masih berada di atas 20 persen, tetapi Hasto optimistis bila target yang dicanangkan pemerintah, yakni prevalensi stunting yang turun mencapai 14 persen pada 2024, bisa tercapai.
Prestasi penurunan stunting tahun-tahun sebelumnya menjadi acuan optimisme Hasto. Dia mencatat bahwa antara tahun 2013 hingga 2019, angka stunting rata-rata turun sekitar 1,3 persen setiap tahun. Selama dua tahun terakhir, yaitu 2019 hingga 2021, penurunannya mencapai 1,65 persen per tahun.
"Kemudian terakhir, tahun 2021 sampai 2022 turunnya 2,8 persen," katanya.
Hasto memperkirakan dengan pelaksanaan penuh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada tahun ini, target penurunan stunting pada tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.
"Tahun 2023 pelaksanaannya (penurunan stunting) sudah masif dan komitmen yang digerakkan oleh Wakil Presiden kemudian Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, misalnya, mengadakan roadshow. Pelaksanaan itu kan luar biasa. Saya optimis kalau nanti menyentuh 14 persen," katanya.
Baca Juga: 17 Kades di Tangerang Dilantik, Pj Gubernur Minta Fokus Penanggulangan Stunting
Anggaran Rp30 Triliun
Untuk mendukung upaya penurunan stunting, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 triliun pada tahun 2023. Sebagian besar anggaran tersebut, yaitu Rp20 triliun, akan digunakan melalui Program Keluarga Harapan di bawah Kementerian Sosial. Sementara itu, sekitar Rp7 triliun akan dialokasikan di Kementerian Kesehatan untuk pembayaran BPJS, dan sekitar Rp1,2 triliun akan disalurkan ke Puskesmas di seluruh Indonesia, kecuali di 125 kabupaten/kota.
"Nah, sisanya, Rp2 triliun sekian itu dibagi ke kementerian-lembaga. BKKBN sendiri mendapatkan Rp800 miliar untuk dipakai gaji tim pendamping keluarga. Sementara anggaran untuk rapat-rapat itu tidak sampai triliunan. Paling besar untuk Program Keluarga Harapan," tuturnya.
Selain itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres, Suprayoga Hadi, menyatakan upaya percepatan penurunan stunting juga mendapatkan kontribusi dari Dana Desa, yang memberikan 10 persen dari total anggaran. Dengan berbagai upaya ini, Suprayoga optimistis bahwa target penurunan stunting pada tahun 2024 dapat tercapai.
Pada tanggal 5-6 Oktober 2023, digelar Rakornas Percepatan Penurunan Stunting yang memiliki beberapa tujuan, termasuk evaluasi pelaksanaan program tahun 2022 dan semester pertama 2023, pembelajaran dari pencapaian yang telah dicapai, dan kesepakatan aksi bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program penurunan stunting di seluruh tingkatan dan sektor. Rakornas ini juga bertujuan mempromosikan praktik baik dalam upaya penurunan stunting yang dapat menjadi inspirasi bagi pihak-pihak terkait.***
Artikel ini telah tayang sebelumnya di Portal Pikiran Rakyat dengan judul "Data Mutakhir Stunting Keluar Desember 2023, Pemerintah Targetkan Prevalensi 17,8 Persen"