Network
PRMN - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyerukan masyarakat untuk menantikan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hadi menyampaikan pesannya saat melakukan kunjungan ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada hari Selasa, 5 Maret 2024.
"Demi kelancaran dan keadilan, kita akan menunggu hasil resmi dari KPU," ujar Hadi, menanggapi spekulasi tentang dugaan penggelembungan suara PSI yang mendadak meningkat.
Hadi menolak untuk memberikan tanggapan langsung terkait dugaan tersebut. Dia meminta semuanya harus dipastikan dengan fakta, bukan berdasarkan asumsi semata.
Sebelumnya, Anggota KPU RI Idham Holik telah menegaskan tidak ada penggelembungan suara yang terjadi terhadap PSI. Idham menjelaskan bahwa ketidakakuratan yang muncul disebabkan oleh teknologi Optical Character Recognition (OCR) dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano. Bukan oleh manipulasi suara.
Baca Juga: Demokrat Protes Penggelembungan, KPU Kota Tangerang Hitung Ulang Suara
Idham menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk melaporkan ketidakakuratan tersebut. Dia menjamin bahwa Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara, telah mengikuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C Hasil Plano yang harus diakurasi.
Menanggapi proses rekapitulasi, Idham menekankan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu didasarkan pada rekapitulasi tingkat nasional yang melibatkan panitia pemilih kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, hingga KPU RI.
Seorang pengguna media sosial, @overgassedmk12, sebelumnya mencuitkan perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto formulir Model C Hasil Plano pada Sabtu, 2 Maret 2024. Cuitannya menarik perhatian, dengan 11.000 suka, 5.000 retweet, dan 892.300 tayangan pada Minggu pukul 16.40 WIB.
Pada https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI tercatat memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen dalam Pemilu Anggota DPR RI dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.***
