Network
PR TANGERANG KOTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini mengumumkan bahwa sekitar 8,3 juta penduduk akan mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka karena status wilayah ini akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin, jumlah ini masih bisa bertambah seiring dengan masuknya pendatang baru ke Jakarta.
"Pertukaran KTP akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 2 juta KTP pada tahun ini," ujar Budi kepada para wartawan. Dia menegaskan bahwa KTP lama masih sah berlaku sampai proses pergantian selesai dilakukan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memprioritaskan pemberian blanko KTP kepada warga yang sudah melakukan proses pelayanan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penggantian KTP berjalan lancar.
Baca Juga: Soal Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Dewan Aglomerasi dengan Pemda, Begini Kata Pj Wali Kota
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, status Jakarta sebagai ibu kota telah habis pada 15 Februari lalu. Ini merupakan dampak dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mulai berlaku pada tanggal tersebut.
Dalam UU IKN, terdapat ketentuan bahwa "Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini." Status Jakarta sebagai ibu kota akan digantikan oleh Nusantara di Kalimantan setelah Keputusan Presiden terkait diterbitkan.***
Ikuti WhatsApp Channel Pikiran Rakyat Tangerang Kota untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
