Network
PR TANGERANG KOTA - Pasca perayaan Idulfitri, pemerintah terus bergerak aktif dengan menindaklanjuti pencairan beberapa program bantuan sosial (bansos) yang sempat tertunda. Kabar gembira datang dari sejumlah wilayah di Indonesia yang telah menerima pencairan bantuan langsung tunai atau bansos BLT senilai Rp 600 ribu.
Menurut informasi yang dirangkum dari Youtube Diary Bansos, bansos tersebut kini sudah tersedia bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun penyaluran bansos BLT ini belum merata di seluruh wilayah, namun sejumlah kecamatan di Banyuwangi sudah bisa mengambilnya mulai hari ini, 19 April 2024.
Bansos BLT yang cair dengan nominal Rp 600 ribu ini bukanlah program BLT Mitigasi Risiko Pangan yang seringkali mengalami penundaan. Melainkan, bansos ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) murni non Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat dicairkan melalui layanan Pos Indonesia.
Baca Juga: Kapan Pencairan BLT Mitigasi dan PKH Tahap 2 Akhirnya Terjawab, Sudah Cair di Beberapa Daerah
Informasi terbaru yang diperoleh menyebutkan bahwa pencairan bansos BLT ini telah dilakukan di empat kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu:
- Kecamatan Blimbingsari dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2.425 KPM BPNT murni non PKH.
- Kecamatan Rogojampi dengan penerima manfaat sebanyak 2.541 KPM BPNT murni non PKH.
- Kecamatan Wongsorejo dengan total penerima manfaat sebanyak 3.480 KPM.
- Kecamatan Srono dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.771 KPM.
Baca Juga: Update Terbaru: Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Setelah Lebaran, Kapan Cairnya?
Pencairan bansos BLT ini mencakup periode salur untuk bulan April, Mei, dan Juni 2024 dengan besaran bantuan Rp 600 ribu. Proses pencairan sudah dimulai hari ini dan akan berlangsung hingga tanggal 25 April 2024. Kepada para penerima manfaat diharapkan segera mengambil bantuan ini sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Demikianlah informasi terbaru terkait pencairan bansos BPNT untuk KPM di Kabupaten Banyuwangi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan.***
