Network
PR TANGERANGKOTA - Berita gembira datang dari Kabupaten Tangerang! Penerimaan pajak daerah Kabupaten Tangerang mencatatkan pencapaian luar biasa hingga akhir Mei 2024. Total penerimaan mencapai Rp1,2 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 9,01% atau Rp99 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
Kolaborasi dan Komitmen Membawa Hasil Memuaskan
Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi solid antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang dan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah daerah serta stakeholder terkait. Pj Bupati Tangerang Andi Ony mengapresiasi pencapaian ini dengan penuh rasa bangga.
"Peningkatan penerimaan pajak ini memungkinkan program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam APBD dapat berjalan optimal," ujar Andi Ony.
Pencapaian Luar Biasa di Tengah Populasi yang Besar
Lebih lanjut, Andi Ony menjelaskan bahwa Kabupaten Tangerang berhasil menjaga stabilitas fiskalnya selama dua tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah melebihi dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kapasitas fiskal kita sangat baik. Ini menunjukkan bahwa kita mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri," jelas Andi Ony.
Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, pencapaian APBD Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp8 triliun tergolong luar biasa. Andi Ony berharap kondisi ini terus berkembang agar APBD dapat menjadi alat yang efektif untuk menyejahterakan masyarakat.
Apresiasi untuk Wajib Pajak
Pj Bupati Tangerang menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah patuh terhadap kewajibannya. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen para wajib pajak dalam meningkatkan PAD.
"Dengan PAD yang meningkat, kita bisa terus melanjutkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk upaya mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang," jelas Andi Ony.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Tangerang rutin mengadakan acara Pak Jaka Award. Kegiatan ini memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan stakeholder yang telah berkontribusi dalam pengelolaan pajak daerah.
"Kami berharap acara ini dapat terus memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang dengan memenuhi kewajiban kita membayar pajak. Ingat, pajak yang kita bayar akan kembali kepada kita dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik," tegas Andi Ony.
Baca Juga: Restoran Penunggak Pajak di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Ditempeli Stiker
Peran Penting Pajak Daerah dalam Pembangunan
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang Slamet Budhi Mulyanto, menekankan pentingnya penerimaan pajak daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendanaan program pembangunan.
"Dengan penerimaan yang meningkat, kita dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Slamet Budhi.
Kesadaran Membayar Pajak untuk Mewujudkan Fasilitas Publik yang Lebih Baik
Slamet Budhi menambahkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat penting. Pasalnya dengan membayar pajak, masyarakat mendapatkan akses kemudahan fasilitas.
"Pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu patuh membayar pajak tepat waktu," terang dia.
Baca Juga: Pajak THR dalam Aturan Baru PPh 21, Ini Ketentuan dan Cara Hitungnya
Pembayaran PBB yang Tertib untuk Masa Depan yang Cerah
Di sisi lain, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Tangerang Dwi Chandra Budiman mengingatkan pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin. Pembayaran PBB yang tertib juga akan menghindarkan masyarakat dari berbagai masalah, seperti kesulitan menjual aset properti karena adanya tunggakan pajak.
"Dengan sistem yang terintegrasi antara perpajakan, akta jual beli, dan pertanahan, pembayaran PBB yang tertib akan memastikan bahwa nilai ekonomis dari aset tetap terjaga dan tidak terhambat oleh masalah administratif," kata dia.***
