PPN Naik Jadi 12%? Keputusan Ada di Pemerintahan Prabowo-Gibran

- 21 Mei 2024, 07:00 WIB
SRI MULYANI: Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran
SRI MULYANI: Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran /Pikiran Rakyat Tangerang Kota/Dok. Kemenkeu

PR TANGERANG KOTA - Nasib kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berada di tangan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pengamat ekonomi menekankan bahwa pentingnya memilih momentum yang tepat untuk kebijakan ini. Kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi inflasi dan pendapatan masyarakat, sehingga keputusan ini harus dipertimbangkan dengan matang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyerahkan keputusan mengenai rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru. "Untuk PPN, kami serahkan kepada pemerintahan yang baru," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers setelah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR di Jakarta, Senin, 20 Mei 2024.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengungkapkan bahwa penetapan kenaikan PPN menjadi 12 persen bergantung pada keputusan pemerintahan selanjutnya. "Tergantung pemerintah (selanjutnya), programnya nanti seperti apa," kata Airlangga seusai Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta, beberapa waktu sebelumnya.

Baca Juga: Restoran Penunggak Pajak di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Ditempeli Stiker

Dasar Hukum Kenaikan PPN

Rencana kenaikan PPN ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya 10 persen telah dinaikkan menjadi 11 persen pada 1 April 2022, dan direncanakan naik lagi menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Jika pemerintahan selanjutnya menyetujui kenaikan ini, maka penyesuaian tarif PPN akan dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2025. "UU HPP sudah menetapkan demikian, namun apa yang diputuskan pemerintah nanti akan dimasukkan ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja," tambah Sri Mulyani.

Baca Juga: Hari Terakhir Pelaporan SPT Tahunan Pajak: Apakah Rumah KPR Termasuk?

Pentingnya Memilih Waktu yang Tepat

Yusuf Rendy Manilet, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menekankan pentingnya memilih waktu yang tepat untuk menaikkan tarif PPN. Kebijakan ini harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah lainnya terkait inflasi dan target kenaikan upah, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan pada perekonomian.

Yusuf juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan PPN yang bersifat progresif. Artinya, PPN tidak hanya memiliki satu tarif, melainkan multi tarif yang disesuaikan dengan jenis barang yang dikonsumsi oleh kelompok pendapatan masyarakat. Pendekatan ini bisa membantu mengurangi dampak negatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.***

Halaman:

Editor: Baha Sugara

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah