Pakar Komunikasi Kritik Pasal Pembatasan Jurnalisme Investigatif dalam RUU Penyiaran

- 15 Mei 2024, 12:00 WIB
Pengamat politik FISIP Universitas Jember yang juga pakar komunikasi Dr M Iqbal
Pengamat politik FISIP Universitas Jember yang juga pakar komunikasi Dr M Iqbal /Pikiran Rakyat Tangerang Kota/ANTARA

PR TANGERANG KOTA - Doktor Muhammad Iqbal, seorang pakar komunikasi dari Universitas Jember, menilai bahwa larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigatif dalam draf terbaru RUU Penyiaran adalah ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi.

"Dalam draf RUU Penyiaran tersebut, jelas ada upaya untuk melarang produk jurnalisme investigatif. Ini sangat mengkhawatirkan," kata Iqbal saat memberikan tanggapan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Selasa malam dikutip dari Antara, Rabu 15 Mei 2024.

Menurutnya, sejarah pers yang mencakup ranah penyiaran, menemukan jati diri melalui jurnalisme investigatif. Praktik ini berperan penting dalam fungsi kontrol sosial dan memenuhi hak publik atas informasi yang benar dan adil. "Proses pengumpulan informasi secara investigatif dan penyiaran hasilnya adalah inti dari kebebasan pers," ujar pakar komunikasi dan pemerhati media tersebut.

Iqbal menambahkan bahwa segala bentuk pelarangan terhadap jurnalisme investigatif adalah ancaman terhadap kebebasan pers. Pers harus mampu menjalankan liputan yang seimbang, melakukan cek dan ricek, serta menggali kebenaran dari berbagai sudut pandang, baik psikologis (opini) maupun sosiologis (kebenaran faktual).

"Tujuan utama dari jurnalisme investigatif adalah memberikan informasi yang komprehensif dan independen kepada publik," tegasnya.

Dosen Hubungan Internasional FISIP Unej itu juga mengkritik upaya konstitusional yang mencoba menyelundupkan pasal larangan jurnalisme investigatif dalam RUU Penyiaran. Menurutnya, ini sangat tidak masuk akal dan berpotensi mengancam hak publik serta demokrasi.

"Produk jurnalisme investigatif sering kali mengungkap kebijakan atau konspirasi yang merugikan publik, sehingga kekuasaan politik dan ekonomi merasa terancam," ujarnya.

Iqbal menyerukan agar masyarakat dan wakil rakyat menolak pasal tersebut, serta pasal-pasal lain yang berpotensi merusak kebebasan dan independensi pers di ranah penyiaran. "Kami berharap tidak ada lagi upaya dari pemerintah, baik di masa akhir kekuasaan Presiden Jokowi maupun di bawah rezim baru Presiden Prabowo, yang mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kualitas demokrasi," tuturnya.

Menurutnya, sangat memalukan jika Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia masih dihadapkan pada ancaman terhadap kualitas demokrasinya.***

Halaman:

Editor: Baha Sugara

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah