Puluhan Warga Kohod Protes Pembongkaran Bantaran Kali di Kampung Alar Jiban Tangerang

- 28 Mei 2024, 08:30 WIB
ILUSTRASI: Puluhan warga Desa Kohod memprotes pembongkaran bantaran kali di Kampung Alar Jiban, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten
ILUSTRASI: Puluhan warga Desa Kohod memprotes pembongkaran bantaran kali di Kampung Alar Jiban, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten /Pikiran Rakyat Tangerang Kota/ANTARA

PR TANGERANGKOTA - Puluhan warga Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, mengadang alat berat milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang akan melakukan pembongkaran bangunan pada Senin, 27 Mei 2024. Aksi ini adalah bentuk penolakan terhadap pembongkaran yang dianggap tidak adil dan dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai.

Aman Rizal, perwakilan warga, menjelaskan bahwa informasi yang diterima masyarakat sangat meresahkan. Ia menyoroti aturan mengenai bantaran kali yang dianggap tidak masuk akal. "Jarak dari bibir kali untuk bantaran kali sepuluh meter itu hal yang tidak masuk akal. Kali yang ada di sini hanya tiga meter kedalamannya, tidak mungkin bantaran kalinya harus sepuluh meter," ujar Aman Rizal.

Aman Rizal meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan terkait bantaran kali di Kampung Alar Jiban agar keadilan bagi warga terjamin. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik.

Baca Juga: Desa Kohod Bersihkan Lahan Pengairan, Pembongkaran Bangunan Dimulai

"Pemerintah harus mempelajari dan mengkaji lagi aturan bantaran kali. Jika memang harus sepuluh meter, apakah mereka bisa menjamin masa depan masyarakat yang terdampak?" tambahnya.

Aman Rizal mengkritik cara pejabat menangani situasi di lapangan. Ia menekankan bahwa mediasi seharusnya dilakukan di tempat yang tepat untuk menghindari ketegangan antara warga dan pemerintah. "Mediasi seharusnya dilakukan di tempat yang nyaman, bukan di lapangan yang bisa menimbulkan ketegangan," katanya.

Warga bersikeras akan bertahan di tanah kelahiran mereka jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka merasa pemerintah sudah tidak mampu melindungi hak-hak mereka. Sementara pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa pembongkaran ini dilakukan berdasarkan perintah bupati dan sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 mengenai garis sempadan sungai.***

Ikuti WhatsApp Channel Pikiran Rakyat Tangerang Kota untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Editor: Baha Sugara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah